Kenapa Birokrasi Indonesia Buruk? Ini Poin-Poin Penyebab Bobroknya Birokrasi (Bahas UT)


Apa saja penyebab birokrasi Indonesia buruk? Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai sebab-sebab bobroknya birokrasi yang ada di Indonesia.


Indonesia adalah negara berkembang yang dalam pelaksanaan bernegara-nya masih dipenuhi kekurangan-kekurangan. Mulai KKN masih mewarnai praktik kehidupan pemerintah, suap-menyuap, jual-beli jabatan, memperkaya diri dan keluarga, sampai budaya korup masyarakatnya sendiri di level akar rumput. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh pada performa birokrasi dalam melayani masyarakatnya pula. Birokrasi yang buruk memiliki beberapa penyebab. Penulis akan merangkum hal-hal yang menyebabkan bobroknya birokrasi di Indonesia.

Materi ini dalam bentuk diskusi ini adalah untuk mahasiswa UT jurusan Administrasi Negara semester 1 sebagai Pengantar Ilmu Administrasi Negara (ADPU4130)

Silakan diskusi:

  1. Salah satu kebobrokan birokrasi di Indonesia adalah secara organisasi birokrasi di Indonesia terlalu gemuk. Jelaskan serta berikan contoh nyata!
  2. Bagaimana keadan birokrasi pemerintahan Indonesia saat ini apakah sudah sesuai dengan harapan?


Jawaban:

Menurut saya organisasi di negara kita terlalu gemuk disebabkan karena banyak instansi dan lembaga pemerintahan yang menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna dan tidak dianggap terlalu penting untuk kemajuan instansi atau lembaga tersebut.

Misalnya, perekrutan tenaga kerja yang tidak penting atau tidak dibutuhkan oleh instansi atau lembaga tersebut, yang mana karena penambahan tenaga kerja itu, otomatis pengeluaran dana daerah membengkak untuk membayar upah atau honor mereka yang sebenarnya keuangan negara tersebut bisa digunakan untuk keperluan negara yang lebih penting.

Keadaan birokrasi pemerintahan Indonesia belum sesuai dengan harapan, karena lebih banyak instansi atau lembaga pemerintahan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibanding kepentingan umum. Misalnya banyak tenaga kerja yang tidak terlalu dibutuhkan tetapi tetap dipakai karena mereka ada hubungan keluarga dengan atasan atau pimpinan mereka, yang mana hal tersebut membuat pembengkakan pada anggaran daerah.



Merujuk pada jawaban diatas. Dapat ditarik beberapa kesimpulan penting penyebab buruknya kualitas birokrasi di Indonesia.

  • Birokrasi Indonesia bukan hanya bermasalah dalam hal kualitas namun juga kuantitas serta distribusi yang tidak merata.
  • Kualitas ASN masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Disebutkan, secara kuantitas, jumlah PNS sekitar 4,5 juta orang. Dari segi kuantitas, sebenarnya jumlah ini sudah cukup untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan
  • Birokrasi pemerintah membentuk struktur organisasi selalu mempertimbangkan masalah non teknis dan politik bukan pertimbangan efisiensi dan efektifitas
  • Organisasi yang gemuk akan berdampak sistem kerja yang lambat serta koordinasi yang berbelit belit akibatnya produktifitas organisasi sangat lemah.
  • Bukan hanya pegawai yang menggelembung namun juga pejabat yang banyak akibatnya belanja pegawai melebihi belanja pembangunan dalam APBD.
  • Dan juga banyak pegawai yang tudak progessional serta tidak seimbang dalam distribusinya. Dalam satu organisasi sering ditemukan lebih banyak pejabatnya daripada staf yang ada.
  • Jarang sekali terjadi upaya perubahan struktur organisasi untuk menyederhanakan struktur sesuai dengan kebutuhan nyata. Selain itu, terdapat kecenderungan terjadinya pembentukan lembaga nonstruktural yang tugasnya berhimpitan atau beririsan dengan instansi fungsional.
  • Pembentukan organisasi banyak mempertimbangkan aspek non teknis lebih banyak pertimbangan politis serta pertimbangan kemanusiaan. Organisasi pemerintah juga kental terhadap praktik bagi-bagi kekuasaan.
  • Struktur organisisasi yang gemuk berdampak pada masalah jumlah pegawai yang tidak seimbang serta masalah tumpang tindih fungsi.
  • Pembagian tugas yang tumpang tindih disebabkan dari struktur yang gemuk sehingga banyak yang jadi pejabat berakibat belanja pegawai membengkak dan pemborosan keuangan negara.
  • Kultur birokrasi kita juga belum produktif serta tidak memiliki standar dalam penilaian kinerja.
  • Kondisi birokrasi Indonesia masih belum dilandasi oleh profesionalisme.


Reformasi birokrasi bukan hanya reformasi struktur organisasi saja namun juga berkaitan dengan kultur birokrasi juga. Pegawai bukan hanya masalah kuantitas tapi juga kualitas. Struktrur organisasi yang gemuk disebabkan dalam pembentukannya pertimbangan non teknis

Penyebabnya struktru organisasi yang gemuk berkaitan dengan pertimbangan politis serta pertimbangan pembagian kekuasaan dalam pembentukan organisasi tersebut

Jarang sekali terjadi upaya perubahan struktur organisasi untuk menyederhanakan struktur sesuai dengan kebutuhan nyata. Selain itu, terdapat kecenderungan terjadinya pembentukan lembaga nonstruktural yang tugasnya berhimpitan atau beririsan dengan instansi fungsional.

Organisasi pemerintah yang cenderung besar, baik di pusat maupun di daerah, yang cenderung memanfaatkan kemungkinan untuk memperbesar struktur tanpa melihat kebutuhan nyata, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, kondisi terkini yang dihadapi, dan cakupan wilayah pelayanan.

Permasalahan birokrasi sudah merata di Indonesia, adanya syarat-syarat dijadikan pintu masuk mendirikan izin dan menimbulkan pungli sehingga bukan peraturan yang harus direvisi nomor satu tapi hukum administrasinya dan aparatur birokratnya.

Sementara sumber pungli adalah banyaknya proses perizinan di Indonesia. Perizinan itu membuka celah bagi birokrat untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Diatas adalah penjelasan singkat mengenai asal muasal penyebab bobroknya birokrasi di Indonesia. Mungkin negara dan pemerintah Indonesia perlu berbenah lagi dalam melakukan penyelenggaraan negara yang lebih efektif dan efisien. Seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi akhir-akhir ini, salah satunya yaitu dengan mempermudah perizinan usaha di Indonesia. Perlu perbaikan secara intensif dan menyeluruh dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia. Peran serta masyarakat adalah sebuah keharusan. Agar pondasi kehidupan bernegara terbentuk secara matang dan kukuh.



Latest
Previous
Next Post »