Pengertian Konstitusi Menurut Pendapat Para Ahli: Ferdinand Lasalle dan Hermann Heller


Terdapat beberapa pandangan mengenai arti konstitusi menurut para ahli. Diantara para ahli ilmu hukum tata negara itu, terdapat pandangan Ferdinand Lasalle dan Hermann Heller yang berkebangsaan German. Beliau berdua adalah ahli hukum tata negara yang patut dipertimbangkan buah pemikirannya yang dikaryakan dalam bentuk buku as reputable source.

PANDANGAN FERDIINAND LASALLE MENGENAI KONSTITUSI


Ferdinand Lasalle (1825-1864), dalam bukunya yang berjudul "Uber Verfassungswessen" (1862) membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu pengertian sosiologis dan pengertian yuridis.

Pengertian Sosiologis dari Konstitusi Menurut Ferdinand Lasalle

Pengertian sosiologis dan politis (sociologische atau politische begrip). Konstitusi dilihat sebagai sintesis antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat (de reele machtsfactoren), yaitu misalnya raja, parlemen, kabinet, kelompok-kelompok penekan (preassure group), partai politik dan sebagainya. Dinamikan hubungan di antara kekuatan-kekuatan politik yang nyata itulah sebenarnya apa yang dipahami sebagai konstitusi.

Pengertian Yuridis Konstitusi Menurut Ferdinand Lasalle

Pengertian yuridis atau pengertian juridis (juridische begrip) melihat konstitusi sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara.

Pemikiran Ferdinand Lasalle sangat dipengaruhi oleh aliran pikiran kodifikasi, sehingga sangat menekankan pentingnya pengertian juridis mengenai konstitusi. Di samping sebagai cermin hubungan antar aneka kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat (de reele machtsfactoren), konstitusi itu pada pokoknya adalah apa yang tertulis di atas kertas undang-undang dasar mengenai lembaga-lembaga negara, prinsip-prinsip dan sendi-sendi dasar pemerintahan negara.

ARTI KONSTITUSI MENURUT PANDANGAN HERMANN HELLER (STAATSLEHRE)


Dalam bukunya yang berjudul “Staatsrecht”, Professor Hermann Heller dikenal mengembangkan metode mendapatkan pengetahuan yang dinamakan methode van kennis verkrijging. Di dalam bukunya ini, Hermann Heller mengemukakan tiga pengertian konstitusi, yaitu:
  • Die politische verfasssung als gesellschaftlich wirklichkeit
    Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial-politik yang nyata dalam masyarakat
  • Die verselbstandgte rechtsverfassung
    Konstitusi dilihat dalam arti juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat
  • Die geschreiben verfassung
    Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.


Menurut Hermann Heller, undang-undang dasar yang tertulis dalam satu naskah yang bersifat politis, sosiologis dan bahkan bersifat juridis, hanyalah merupakan salah satu bentuk atau sebagian saja dari pengertian konstitusi yang lebih luas, yaitu konstitusi yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
Artinya, di samping konstitusi yang tertulis tersebut, segala nilai-nilai normatif yang hidup dalam kesadaran masyarakat luas, juga termasuk ke dalam pengertian konstitusi yang luas itu. Sehingga dalam bukunya pula, yang berjudul ‘Verfassungslehre’, Hermann Heller membagi konstitusi dalam 3 (tingkatan)

3 JENIS TINGKATAN KONSTITUSI MENURUT HERMANN HELLER


Hermann Heller dalam bukunya ‘Verfassungslehre’ mengkategorikan konstitusi menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan. Yaitu konstitusi dalam pengertian sosial-politik, konstitusi dalam pengertian hukum dan konstitusi dalam pengertian peraturan tertulis.

Konstitusi Dalam Pengertian Sosial-Politik

Pada tingkat pertama ini, konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial-politik. Ide-ide konstitusional dikembangkan karena memang mencerminkan keadaan sosial politik dalam masyarakat yang bersangkutan pada saat itu. Konstitusi pada tahan ini dapat digambarkan sebagai kesepakatan-kesepakatan politik yang belum dituangkan dalam bentuk hukum tertentu, melainkan tercerminkan dalam perilaku nyata dalam kehidupan kolektif warga masyarakat.

Konstitusi Dalam Pengertian Hukum

Pada tahan kedua ini, konstitusi sudah diberi bentuk hukum tertentu sehingga perumusan normatifnya menuntut pemberlakuan yang dapat dipaksakan. Konstitusi dalam pengertian sosial-politik yang dilihat sebagai kenyataan tersebut di atas, dianggap harus berlaku dalam kenyataan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dapat dikenai ancaman sanksi yang pasti

Konstitusi Dalam Arti Peraturan Tertulis

Pengertian yang terakhir ini merupakan tahap paripurna atau yang tertinggi dalam perkembangan pengertian rechtsverfassung yang muncul sebagai akibat pengaruh aliran kodifikasi yang menghendaki agar berbagai norma hukum dapat dituliskan dalam naskah yang bersifat resmi. Tujuannya adalah untuk maksud mencapai kesatuan hukum atau unifikasi hukum (rechtseineheid), kesederhanaan hukum (rechtsvereenvoudiging) dan kepastian hukum (rechtszekerheid)

Namun menurut Herman Heller, konstitusi tidak dapat dipersempit maknanya hanya sebagai undang-undang dasar atau konstitusi dalam arti yang tertulis sebagaimana yang lazim dipahami karena pengaruh aliran kodifikasi. Di samping undang-undang dasar yang tertulis, ada pula konstitusi tidak tertulis yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Demikian pembahasan singkat mengenai arti konstitusi menurut para ahli hukum tata negara, dalam hal ini adalah menurut Hermann Heller dan Ferdinand Lasalle. Semoga materi mengenai arti dan pengertian konstitusi ini bermanfaat bagi pembaca. Jangan lupa untuk klik banner iklan sebagai bentuk sumbangsih kepada penulis agar terus berkarya. Selamat belajar!


Previous
Next Post »