Metode, Cara dan Syarat Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Menduduki Jabatan Struktural



Setiap PNS atau ASN diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan.

PENGERTIAN JABATAN STRUKTURAL DAN PERBEDAANNYA DENGAN JABATAN KARIER


Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Sementara jabatan karir adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, seorang ASN harus memenuhi persyaratan tertentu.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL


Setiap pengangkatan suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi, tentu ada dasar hukumnya. Sehingga pengangkatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum dan memiliki landasan yang kuat. Dasar aturan yang berkaitan dengan jabatan struktural adalah sebagai berikut:
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
  • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
  • Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Thaun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002


PENETAPAN JABATAN STRUKTURAL UNTUK PNS


Jabatan struktural Eselon I pada Instansi Pusat ditetapkan oleh Presiden atas usul Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Jabatan struktural Eselon II ke bawah pada Instansi Pisat ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Jabatan struktural Eselon I ke bawah di provinsi dan jabatan struktural Eselon II ke bawah di kabupaten/kota ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

APA SAJA SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL PNS?


Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  • Berstatus Pegawai Negeri Sipil
  • Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan
  • Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang diperlukan
  • Semua unsur penilaian prestasi kerja (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
  • Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan
  • Sehat jasmani dan rohani


Adapun ketentuan lain yang mengatur pengangkatan PNS secara jabatan struktural adalah sebagai berikut:

Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural Eselon II pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural eselon III ke bawah pada Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Daerah Kabupaten/Kota

Pelantikan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang ditingkatkan eselonnya (atau dipromosikan ke dalam jabatan struktural yang lebih tinggi), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya/janjinya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami perubahan nama jabatan dan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, wajib dilantik dan diambil kembali sumpah/janji jabatannya.

Pada setiap pengambilan sumpah/janji jabatan, dibuat Berita Acara Sumpah/Janji Jabatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tembusan Berita Acara Sumpah.Janji Jabatan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN SETELAH NAIK PANGKAT ATAU JABATAN STRUKTURAL


Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus Pendidikan Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Apakah Anda sudah mengerti, apa yang dimaksud dengan pendidikan dan latihan (DIKLAT)? Jika belum, maka tidak ada salahnya Anda membaca mengenai Materi Diklat, Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) dengan mengklik link tersebut.


Selamat membaca!




Previous
Next Post »