HUKUM ACARA: Mengapa Tidak Ada Hukum Acara BANI, Hukum Acara Militer, Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara MK?

Bahan diskusi adalah membahas mengapa tidak ada hukum acara BANI, hukum acara militer, hukum acara agama, hukum acara Mahkamah Konstitusi, Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen, Komisi Pengawas Persaingan Usaha seperti halnya hukum acara perdata maupun pidana dan pengadilan tata usaha negara?

ilustrasi penghukuman tersangka pidana | credit: www.freepik.com





ALASAN MENGAPA TIDAK ADA HUKUM ACARA BANI, MILITER, AGAMA, MK DAN HUKUM ACARA PADA BEBERAPA LEMBAGA


Karena hukum acara tersebut masih menerapkan salah satu dari ketiga hukum acara, yaitu hukum acara perdata, pidana dan pengadilan tata usaha negara. Seperti hukum acara BANI, saat pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, akan diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu (seperti misalnya: Het Herziene Inlandsh Reglement/HIR, RBG, RB, RO).

Dan sebab lain adalah tidak ada karena lembaga-lembaga tersebut memiliki wewenang dan sumber hukum sendiri untuk melaksanakan tugasnya secara khusus.

Sumber hukum mereka dapat digolongkan sebagai sumber hukum materil yang mana diambil dari sumber tempat materi hukum diambil. hal ini yang menjadi pembeda dengan hukum acara perdata/pidana yang bersumber hukum formal. Apabila ada yang bersumber hukum formal, kemungkinan itu berasal dari sumber hukum materil yang diresepsikan ke formal/perundang-undangan.


Sebenarnya kunci utama dari studi kasus diatas terdapat pada ketiga hukum acara tersebut: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN.

Contoh kenapa tidak ada hukum acara BANI? hukum acara BANI masih menerapkan hukum acara Perdata, hukum acara agama pun masih berdasarkan hukum acara perdata. sumber hukum acara perdata di antaranya yaitu : 

Peraturan Perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yaitu :
  • HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) / RIB (Reglement Indonesia yang dibarui ) Stb. 1948 No 16 jo Stb 1941 No 44. berlaku untuk daerah jawa dan madura.
  • RBG (Rechtsreglement Buitengewesten) / RDS (Reglement Daerah seberang), Stb 1927 No 227, berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
  • Rv (Reglement op de Burgerlijk Rechtsvoordering) / Reglemen Hukum Acara perdata untuk golongan eropa Stb.1847 No 52 jo Stb.1849.
  • Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan yaitu:
    UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
    UU Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-undang No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
    UU Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan umum.

Berasal dari sumber hukum lainnya diantaranya :
  • Yurisprudensi
  • Adat kebiasaan yang dianut oleh hakim (Menurut pendapat Prof.Wirjono Prodjodikoro).
  • Perjanjian internasional.
  • Doktrin/Pendapat sarjana.
  • Surat edaran mahkamah agung (SEMA).

Jadi selama dalam peradilan tidak membuat hukum acara tersendiri, maka tidak diperlukan sumber hukum acaranya.



JAWABAN PRIBADI MENGAPA TIDAK ADA HUKUM ACARA UNTUK PENANGANAN KASUS TERTENTU


Menurut saya, seperti yang disinggung oleh jawaban rekan-rekan di atas, tidak adanya hukum acara BANI, hukum acara militer, hukum acara agama, hukum acara Mahkamah Konstitusi, Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen, Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah karena hukum acara pada hukum acara tersebut ialah disebabkan adanya penggunaan hukum acara pidana, hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara dalam penyelesaian kasus.

Dan seperti yang disebutkan, bahwa “selama dalam peradilan tidak membuat hukum acara tersendiri, maka tidak diperlukan sumber hukum acaranya

Hukum Acara BANI, hukum acara agama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen menggunakan Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Militer menggunakan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menggunakan Hukum Acara PTUN


Sumber bacaan:
https://bplawyers.co.id/2017/04/18/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-yang-wajib-anda-ketahui/
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia

Previous
Next Post »