HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA (TUN) DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MENURUT PARA AHLI

SEJARAH HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


Pada mulanya Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara merupakan satu cabang ilmu yang bernama “Staats en Administratief Recht” di mana Hukum Administrasi Negara dianggap sebagai pelengkap Hukum Tata Negara. Kemudian pada tahun 1946 diadakan pemisahan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.

Belum ada kesepakatan di antara para sarjana tentang bagaimana hubungan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara. Ada yang berpendapat bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara mempunyai perbedaan prinsip, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak mempunyai perbedaan prinsip.

Halaman depan buku Inleiding in het Administratiefrecht van Indonesie | credit: www.bukalapak.com


Prins dalam bukunya “Inleiding in het Administratiefrecht van Indonesie” mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan prinsip antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, sebab lahirnya Hukum Administrasi Negara sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri bukan karena perbedaan isinya dengan Hukum Tata Negara, tetapi karena Hukum Administrasi Negara sudah berkembang sedemikian rupa sehingga memerlukan perhatian tersendiri.

Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental yakni tentang dasar-dasar dari negara dan menyangkut langsung setiap warga negara. Sedangkan Hukum Administrasi Negara lebih menitikberatkan pada hal-hal yang teknis saja.


OPPENHEIM & VAN VOLLEHNHOVEN: ADA PERBEDAAN PRINSIP ANTARA HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


Oppenheim dan Van Vollenhoven berpendapat bahwa terdapat perbedaan prinsip antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Menurut Oppenheim, Hukum tata Negara menyangkut aturan-aturan mengenai negara dalam keadaan ‘diam’ (berhenti), sedangkan Hukum Administrasi Negara menyangkut aturan-aturan mengenai negara dalam keadaan ‘bergerak’.

Van Vollenhoven mula-mula berpendapat seperti Oppenheim yakni Hukum tata Negara adalah hukum mengenai negara dalam keadaan “berhenti” sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai  negara dalam keadaan “bergerak”. Akan tetapi kemudian berpendapat bahwa berdasarkan teori “Residu” (sisa) yang termasuk Hukum Administrasi Negara adalah sisa dari semua peraturan hukum nasional sesudah dikurangi Hukum Tata Negara materiil, Hukum Perdata materiil, dan Hukum Pidana materiil. Dengan demikian ruang lingkup Hukum Administrasi Negara sangat luas cakupannya.

Sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara, hal ini dikemukakan Kranenburg, Vegting dan Vander Pot. 


PERBEDAAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MENURUT KRANENBURG


Kranenburg mengatakan bahwa tidak ada perbedaan prinsip antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara, perbedaan tersebut hanyalah akibat perkembangan sejarah semata. Hubungan antara keduanya seperti hubungan Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) dengan Weboek van Koophandel (KUHD) yakni hubungan umum dan khusus, sebab yang satu bersifat umum dan yang lainnya bersifat khusus.

Menurut Kranenburg, Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan hukum yang mengandung struktur umum dari pemerintahan suatu negara, misalnya UUD dan UU organik mengenai desentralisasi.

Sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-peraturan khusus dari Hukum Tata Negara seperti hukum kepegawaian, undang-undang perburuhan, undang-undang perumahan, undang-undang wajib militer, dan sebagainya.

Semua peraturan khusus tadi menunjukkan perbedaan sendiri-sendiri yang lama kelamaan berkembang memisahkan diri sebagai bidang hukum tersendiri (terpisah dari Hukum Administrasi Negara yang semula sebagai induknya, seperti Hukum Pajak, Hukum Agraria, Hukum Peradilan Administrasi Negara.

Demikian penjelasan singkat dari hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara berikut perbedaan-perbedaan yang membuat keduanya menjadi cabang ilmu terpisah dan berdiri sendiri.

Sumber:
BMP Sistem Hukum Indonesia Universitas Terbuka
Previous
Next Post »