CIRI BENTUK NEGARA POLITICAL STATE, LEGAL STATE DAN WELFARE STATE SERTA PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA MENURUT HUKUM

Pemerintah dalam arti sempit adalah hanya meliputi bidang eksekutif (pelaksana peraturan) sedangkan dalam arti luas mencakup semua bidang kekuasaan di dalam negara. Kedua pengertian ini akan berimplikasi terhadap cakupan tugas administrasi negara.

Raja Sejong Dae Won The Great
Patung Raja Sejong Dae Wang (Raja Sejong yang Agung dari Joseon) adalah contoh simbol pemimpin political state berupa kerajaan | credit: www.freepik.com


Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa ada tiga bentuk negara yang memberikan peranan dan fungsi berbeda bagi pemerintah, yaitu:
  • Bentuk political state (semua kekuasaan dipegang oleh raja sebagao pemerintah)
  • Bentuk legal state (pemerintah hanya sebagai pelaksana peraturan)
  • Bentuk welfare state (tugas pemerintah diperluas untuk menjamin kesejahteraan umum) dengan discreationary power dan freies ermessen.

BENTUK NEGARA POLITICAL STATE


Bentuk Political State pada awalnya seluruh kekuasaan pemerintahan hanya terpusat di tangan raja (monarch) yang bersifat absolut, belum dikenal adanya pembagian kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) seperti saat ini. Dalam perkembangannya kekuasaan peradilan (yudikatif) dipisahkan dari raja, sehingga raja hanya memegang fungsi legislatif dan eksekutif.

Belum cukup dengan pengurangan kekuasaan raja tersebut, kemudian berkembang konsep tentang ‘kontrak sosial’ yaitu raja berkuasa menjalankan pemerintahan karena adanya perjanjian dengan masyarakat bahwa rakyat memberi kewenangan kepada raja untuk memimpin negara dan menjamin ketentraman kepada asyarakat sekaligus tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, kekuasaan raja hanya terbatas pada masalah menjalankan peraturan (eksekutif) sedangkan kekuasaan legislatif dan yudikatif diserahkan kepada badan tersendiri.

BENTUK LEGAL STATE


Dalam konsep legal state tugas pemerintahan disamping porsi kewenangannya sempit juga bersifat pasif, artinya negara hanya bertugas sebagai wasit dan melaksanakan berbagai keinginan masyarakat yang telah disepakati bersama. Pemerintah hanya sebagai ‘penjaga malam’ atau menajaga keamanan dan bertindak jika ada gangguan terhadap keamanan.

Tipe demikian ini ada yang menyebut dengan istilah ‘negara hukum formal’. Konsep ini dikemukakan oleh Friedrich Julius Stall dengan rincian sebagai berikut:
  • Ada perlindungan hak-hak asasi manusia
  • Ada pemisahan/pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia
  • Ada pemerintahan berdasar peraturan-peraturan
  • Ada peradilan administrasi negara

BENTUK WELFARE STATE ATAU NEGARA BERDASARKAN KESEJAHTERAAN UMUM


Penerapan konsep legal state atau negara hukum formal yang bersendi pada paham liberal dan individual, ternyata menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat dimana mereka yang kuat secara ekonomis (kaum borjuis) yang diuntungkan, sedangkan golongan ekonomi lemah menjadi golongan yang dirugikan. Oleh karena itu, konsep negara hukum formal perlu diganti dengan konsep negara hukum modern yang lebih dikenal dengan istilah welfare state.

Di dalam welfare state, tugas pemerintah bukan hanya menjaga keamanan dan bertindak pasif tetapi harus aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum, termasuk di dalamnya adalah memberi perlindungan warganya bukan hanya di bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenang-wenangan golongan borjuis dapat dicegah oleh pemerintah.

Tugas pemerintah diperluas mencakup berbagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat meliputi masalah-masalah: kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah dan sebagainya.

CIRI-CIRI NEGARA WELFARE STATE

Ciri-ciri atau syarat-syarat negara hukum modern (welfare state) adalah sebagai berikut:
  • Perlindungan konstitusional, dalam arti konstitusi menjamin hak-hak individu juga mengatur cara untuk memperoleh perlindungan hak-hak tersebut
  • Kekuasaan peradilan yang bebas
  • Pemilihan umum yang bebas
  • Kebebasan untuk menyatakan pendapat
  • Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
  • Pendidikan kewarganegaraan

Dalam welfare state, tugas adiministrasi negara tidak hanya melaksanakan undang-undang saja, tetapi lebih luas lagi yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Oleh karena itu administrasi negara diberi kebebasan untuk bertindak atas inisatif sendiri dalam menyelesaikan semua permasalah yag ada pada warga negaranya demi untuk penetingan (kesejahteraan) umum. Hal demikian sering disebut dengan istilah ‘Freies Ermessen’.

PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA MENURUT HUKUM

Perbuatan Administrasi Negara menurut hukum dapat digolongkan menjadi dua macam yakni perbuatan hukum menurut hukum privat dan perbuatan hukum menurut hukum publik.

Perbuatan Hukum Menurut Hukum Privat

Dalam hal ini administrasi negara tunduk pada ketentuan hukum perdata. Misalnya administrasi negara melakukan perbuatan hukum sewa-menyewa, jual beli tanah, dan lain sebagainya.

Perbuatan Hukum Menurut Hukum Publik

Dalam hal ini akan timbul hubungan hukum publik yang dapat digolongkan menjadi dua yakni perbuatan hukum publik bersegi dua dan perbuatan hukum publik bersegi satu.

Perbuatan Hukum Bersegi Dua

Perbuatan hukum publik bersegi dua, menimbulkan dua pendapat lagi. Yakni aliran pertama  yang dipelopori oleh Scholten, Meijers, dkk dan aliran kedua didukung oleh Vander Pot, Kranenburg, dkk.
Menurut aliran pertama, tidak ada perbuatan bersegi dua dalam hukum administrasi negara, karena tidak ada persesuaian kehendak antara individu dengan administrasi negara. Misalnya, dalam pemberian izin. Dalam pemberian izin, yang ada hanya ‘satu kehendak’ yaitu kehendak administrasi negara.

Sementara menurut aliran kedua, menyakini bahwa ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua karena ada persesuaian kehendak antara administrasi negara dengan pihak swasta. Misalnya dalam perjanjian bagi hasil minyak antara pemerintah dengan perusahaan minyak asing.

Perbuatan Hukum Bersegi Satu

Perbuatan hukum bersegi satu ini disebut dengan berbagai istilah. Van der Pot dan Van er Vollenhoven menyebutnya dengan ‘Beschikking’, sedangkan Van Poelje memakai nama ‘Besluit’. Kedua istilah tersebut oleh Utrecht diterjemahkan menjadi ‘ketetapan’. Sementara menurut Koentjoro Poerbopranoto, istilah tersebut diterjemahkan menjadi ‘keputusan’.

Perbuatan hukum bersegi satu ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
  1. Peraturan, yakni keputusan yang berisi penyelesaian suatu hal secara abstrak dan bersifat umum
  2. Ketetapan, yakni keputusan yang memberi penyelesaian sesuatu secara konkrit tertentu.



Demikian rangkuman dan penjelasan singkat mengenai konsep negara dengan bentuk political state, legal state dan welfare state berikut pembahasan mengenai perbuatan administrasi negara.


Sumber:
BMP Pengantar Sistem Hukum Indonesia Universitas Terbuka
Previous
Next Post »