Bidang Bidang dan Pembagian Jenis Hukum Yang Berlaku di Indonesia


Bidang-bidang hukum senantiasa berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kompetensi keahlian ahli hukum, notabene lulusan Fakultas Hukum, terus dituntut untuk dapat menjawab bermacam persoalan yang ada dan berkembang di masyarakat. Sebagai contoh dengan adanya kemajuan di bidang teknologi komputer, berkembang juga segala macam aktivitas yang terkait dengan dunia maya tersebut..

Aktivitas yang melibatkan interaksi antar manusia (meskipun lewat perantara jaringan kabel), secara alamiah akan menghasilkan perbuatan-perbuatan hukum dengan segala hak dan kewajiban yang timbul darinya. Dari sinilah kemudian muncul bidang hukum baru yang diistilahkan dengan hukum dunia maya atau cyber law, maupun hukum teknologi atau UU ITE.

ilustrasi palu simbol keputusan hukum | credit: www.pexels.com


BIDANG-BIDANG HUKUM DI INDONESIA MENURUT PASAL 102 UUDS


Namun secara dasar, Indonesia diperkenalkan dengan beberapa bidang hukum melalui ketentuan Pasal 102 UUDS. Beberapa bidang kajian hukum yang dicantumkan dalam pasal tersebut adalah:
  1. Hukum Pidana Sipil
  2. Hukum Pidana Militer
  3. Hukum Acara Pidana
  4. Hukum Acara Perdata
  5. Hukum Perdata
  6. Hukum Dagang
  7. Hukum Tata Usaha


PENGGOLONGAN BIDANG HUKUM UMUM SECARA TRADISIONAL DI INDONESIA


Sedangkan berdasarkan penggolongan bidang hukum secara tradisional, bidang hukum yang ada dan dikenal sekarang banyak dipengaruhi oleh tata hukum Eropa termasuk Belanda dimana Indonesia pernah menjadi negara jajahannya. Dalam tata hukum Hindia Belanda, terdapat beberapa bidang hukum umum, yaitu:

Hukum Tata Negara atau staatsrecht atau consitutional law, adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tatanan kenegaraan yang meliputi organisasi negara secara keseluruhan termasuk unsur aparat pendukungnya.

Hukum Tata Usaha atau administratiefrecht atau administrative law, adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dan melaksanakan tugasnya.

Hukum Perdata atau privaatrecht atau burgerlijkrecht atau civil law, adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban (tingkah laku) orang baik secara bersendirian maupun dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat.

Hukum Pidana atau strafrecht atau criminal law, adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang membatasi tindakan-tindakan manusia di dalam masyarakat dengan ancaman pidana bagi yang tidak mentaati aturan hukum yang sudah ada.

Hukum Dagang atau hendelsrecht atau commercial law, adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum termasuk hak dan kewajiban yang timbul terutama di dalam bidang perniagaan.

Hukum Acara atau procesrecht, adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan aturan hukum materiil. Hukum acara ini dibagi menjadi hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Adapun tambahan baru yang diterapkan pada hukum acara adalah hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

BIDANG-BIDANG HUKUM TAMBAHAN LAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA


Bidang kajian hukum yang disebutka di atas merupakan bidang pokok yang ada di dalam tata hukum Hindia Belanda. Namun, di luar bidang-bidang hukum tersebut, tata hukum nasional saat ini sudah mengenal beberapa tambahan bidang hukum baru yang bersifat pokok, diantaranya yaitu:
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Agraria
  • Hukum Islam
  • Hukum Adat
  • Hukum Pajak
  • Hukum Perburuhan
  • Sosiologi Hukum
  • Politik Hukum
  • Hukum Teknologi, dll


Bidang kajian hukum ini memang sudah seharusnya diadakan mengingat tuntutan keilmuan dan profesionalisme bagi para sarjana hukum untuk dapat menerapkan ilmunya di masyarakat. Berbagai macam permasalahan kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan selalu bersinggungan dengan permasalahan hukum. Tantangan inilah yang menuntut inovasi strategis dan dinamis dari sarjana hukum untuk dapat menghasilkan ilmu yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Demikianlah pembahasan mengenai bidang-bidang hukum yang ada di Indonesia. Pembagian bidang hukum ini dimaksudkan agar setiap masalah dan kasus hukum memperoleh landasan hukum dan kekuatan hukum yang kuat serta sesuai dengan peruntukkannya.

Previous
Next Post »