UNSUR-UNSUR DAN SYARAT SAH SEBUAH KEPUTUSAN/KETETAPAN PEMERINTAH DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Inisiasi ke-5 ini adalah ringkasan materi tentang tindakan atau perbuatan pemerintah; unsur-unsur Keputusan/Ketetapan; syarat sahnya Keputusan/Ketetapan; dan Keputusan/Ketetapan yang cacat .

KEPUTUSAN PEMERINTAH DALAM BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


Dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia, produk hukum pemerintah yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah dalam bentuk Keputusan. Namun, Keputusan tersebut masih bisa dibedakan lagi yaitu berupa peraturan dan ketetapan.

Apabila suatu keputusan pemerintah mengikat umum, mengikat setiap orang dalam suatu wilayah hukum atau keputusan pemerintah yang berlaku umum yang tidak teridentifikasi orangnya, maka keputusan pemerintah itu bersifat “peraturan” atau dalam Bahasa asingnya bersifat “regeling”. 

Contohnya, Keputusan Presiden No.17/1977 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Mahkamah Agung  Maupun Pada Pengadilan Umum. Sedangkan keputusan yang bersifat ketetapan atau “beschikking” adalah keputusan yang berlaku dan mengikat seseorang tertentu yang telah diketahui identitasnya, seperti Keputusan Presiden yang mengangkat Tito Karnavian menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

hammer law
palu simbol penentu keputusan | credit: www.freepik.com


Indikator suatu keputusan disebut sebagai peraturan adalah selain ditujukan untuk umum, keputusan itu bersifat abstrak artinya tidak ditentukan secara detail baik proses pelaksanaan keputusan tersebut maupun bagaimana menjalankan keputusan tersebut. Selain itu keputusan yang tidak mempunyai jangka waktu masa berlaku atau dengan kata lain keputusan tersebut berlaku secara terus menerus, menandakan bahwa keputusan itu adalah peraturan. Selain itu juga, tujuan keputusan itu diterbitkan adalah untuk mengatur masyarakat banyak. Oleh karena keputusan itu merupakan peraturan maka jika terjadi sengketa setelah diterbitkannya peraturan tersebut, maka lembaga penyelesaiannya ada di Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan indikator suatu keputusan dikatakan ketetapan adalah selain ditujukan terhadap individu tertentu, keputusan itu bersifat konkrit yang artinya tujuan diterbitkannya keputusan tersebut jelas dan terperinci. Di samping itu, keputusan yang berupa ketetapan mempunyai jangka waktu berlaku yang apabila masa berlakunya habis maka dapat digantikan dnegan yang baru. Dilihat dari tujuannya maka ketetapan adalah untuk menetapkan suatu hal tertentu atas pihak yang terdapat dalam ketetapan tersebut. Berbeda dengan peraturan yang lembaga penyelesaiannya berada di pengadilan umum, maka lembaga penyelesaian suatu ketetapan ada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Jadi keputusan itu selalu peraturan apabila isinya mengikat secara umum dan keputusan selalu ketetapan apabila isinya hanya berlaku dan mengikat seseorang atau individu saja. Akan tetapi peraturan itu tidak selalu keputusan sebab keputusan itu dapat merupakan peraturan dapat pula merupakan ketetapan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (REGELING)


Pasal 2 angka 2 Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN secara tegas mengatakan bahwa keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum tidak termasuk keputusan TUN dalam arti beschikking, yang berarti bahwa terhadap badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum tidak dapat digugat dihadapan hakim PTUN. Adapun jenis peraturan yang bersifat umum adalah sebagai berikut :
  1. Peraturan-peraturan kebijaksanaan (beleidregels/policy rules)
    contohnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-342/MEN/1986 yang memuat kebijaksanaan pengaturan tata cara penanganan/penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) pada perusahaan-perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  2. Rencana (het plan)
    Contohnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri dimana perusahaan kawasan industri diwajibkan untuk terlebih dahulu mengajukan persiapan penyediaan tanah, perencanaan, pemyusunan rencana, tapak tanah, dan sebagainya sebelum dikeluarkan persetujuan prinsip bagi perusahaan kawasan industri tersebut.
  3. Penggunaan sarana-sarana hukum keperdataan
    Contohnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1988 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa dimana penetapan pemenang pelelangan ditentukan oleh badan atau pejabat yang berwenang menurut besar nilai pengadaan barang dan jasa.
  4. Perbuatan materiil (feitelijke handelingen/factual actions)

KETETAPAN (BESCHIKKING)

Beschikking” dalam pengertian bahasa Indonesia adalah keputusan atau penetapan tertulis. Ada beberapa pendapat mengenai “beschikking” tersebut. Menurut Prayudi, “beschikking” adalah perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan penetapan tertulis (beschikking) karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

UNSUR-UNSUR PENETAPAN MENURUT AM DONNER

Unsur-unsur penetapan menurut defenisi A.M. Donner, adalah sebagai berikut :


Tindakan Pemerintahan Dalam Jabatan
Jabatan adalah subjek dalam Hukum Administrasi, secara umum di luar Hukum Administrasi disebut fungsi. Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan (tugas) tetap dalam hubungan dengan keseluruhan tugas negara. Jadi dalam jabatan itu tercakup kewenangan-kewenangan khusus, sehingga unsur “tindakan pemerintahan dalam jabatan” tidak dapat ditafsirkan lain daripada tindakan dalam bidang pemerintahan berdasarkan kewenangan khusus.
Dalam unsur ini tidak dipersoalkan apakah jabatan yang yang melakukan tindakan hanya dari aparatur bidang eksekutif saja. Secara teoritis juga aparatur di bidang perundang-undangan dan bidang peradilan dapat melakukan suatu tindakan pemerintahan yang bersifat penetapan.

Secara Sepihak Dengan Sengaja
Memang dalam suatu penetapan, yang berlaku adalah keinginan Pemerintah berdasarkan kewenangan khusus dalam jabatan. Pejabat yang memangku jabatan bukanlah melaksanakan dan memperlakukan kemauan pribadinya, akan tetapi ia melakukan kewajiban berdasarkan kewenangan jabatannya dan dalam hal ini ia bertindak dengan sengaja didorong oleh kewajibannya sebagai pemangku jabatan.
Sering juga dalam Hukum Administrasi dipersoalkan, bahwa dalam suatu “konsesi” (izin perusahaan besar pada pihak swasta oleh pemerintah), umpamanya konsesi mengebor minyak di bumi Indonesia, tindakan yang dilakukan pemerintah bukanlah suatu penetapan, akan tetapi ini adalah bersifat perjanjian, sehingga yang berlaku bukan kemauan sepihak (Eenzijdig), akan tetapi kemauan kedua belah pihak. Jadi menurut pandangan ini unsur “sepihak” seolah-olah tidak tepat. Pandangan ini didasarkan atas azas pernyataan kehendak dalam hukum perdata. Atas pandangan ini dapat diberikan tanggapan sebagai berikut:

Dalam suatu “konsesi”, keputusan memberikan konsesi itu tidaklah didasarkan atas kemauan pribadi dari si pejabat, akan tetapi ini adalah pelaksanaan dari kehendak berdasarkan kewajiban jabatan. Sifat kehendak dalam konsesi dan dalam perjanjian dalam hukum perdata sangatlah berbeda. Hal ini dapat dirasakan dalam suatu keputusan penolakan atas permohonan justisiabel mengenai suatu konsesi. Keputusan Pemerintah, baik memberikan maupun menolak suatu konsesi sama merupakan suatu penetapan. Dalam hal pemerintah memutuskan memberikan suatu konsesi, pemerintah menetapkan syarat-syarat dan fasilitas dalam “penetapan”, yang semuanya itu berdasarkan peraturan hukum dan kewenangan jabatan dari instansi yang mengeluarkan penetapan.

Dalam Suatu Ikhwal Tertentu;
Mengenai unsur ini, harus diingat perbedaan antara “penetapan” dan “peraturan”. “Penetapan” berhubungan dengan suatu ikhwal yang konkrit pada waktu melakukan penetapan, sedang “peraturan” mengenai hal-hal yang abstrak untuk dihari yang akan datang, yang belum diketahui pada waktu mengambil keputusan. Umpamanya: Menteri Dalam Negeri mengangkat A sebagai seorang pejabat tinggi dengan gaji sejumlah tertentu. Ini adalah suatu “Penetapan”.

Akan tetapi apabila Menteri menetapkan, bahwa pejabat tinggi yang menduduki jabatan seperti A akan menerima gaji Rp.5.000.000,- sebulan, maka di sini dimaksud bahwa jabatan semacam ini akan mendapat imbalan gaji sejumlah Rp.5.000.000,- sebulan, dalam hal ini keputusan tidak menunjuk kepada seorang tertentu, akan tetapi keputusan ini lebih bersifat suatu pengaturan, sehingga kita lebih sering memasukkannya dalam kategori “peraturan”.

Selanjutnya yang perlu menjadi perhatian bahwa penetapan tidak hanya mengenai satu orang atau satu benda, perbuatan atau badan saja, akan tetapi dapat lebih dari satu : asal orang/benda/perbuatan/badan yang bersangkutan tersangkut dalam suatu ikhwal tertentu yang konkrit, di sini kita berhadapan dengan suatu “penetapan”.

Menetapkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang sedang berjalan; atau

Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum baru; atau

Menolak salah satu akibat yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
Unsur ini dapat disingkat dan disimpulkan sebagai unsur “menimbulkan akibat hukum secara langsung”. Akibat hukum itu dapat merupakan sebagai berikut
  • Menetapkan dalam arti menguatkan suatu hubungan hukum/keadaan hukum yang sedang berjalan (declatoir).
    Contoh :
    Keterangan tentang hubungan seorang anak dengan bapak atau ibunya karena pengakuan atau adopsi.
    Keterangan tentang umur seorang remaja, yang hendak melakukan perkawinan.
  • Menimbulkan suatu hubungan hukum/keadaan hukum baru (constitutief).
    Contoh :
    Pemberian konsesi pada suatu perseroan terbatas untuk mengebor minyak bumi.
    Pengangkatan seorang pegawai.
  • Penolakan salah satu akibat hukum yang dimaksud huruf a dan b di atas.
    Contoh :
    Penolakan seorang pelamar untuk diangkat menjadi pegawai.
    Penolakan izin konsesi, izin bangunan atau usaha.
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian “penetapan” (beschikking) yaitu bahwa penetapan itu adalah tindak hukum pemerintahan secara sepihak, yang menimbulkan akibat hukum secara langsung dalam hal yang konkrit, berdasarkan kewenangan khusus yang melekat pada jabatan.

AKIBAT-AKIBAT DARI PENETAPAN YANG TIDAK SEMPURNA KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL

Penetapan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil dapat mempunyai akibat sebagai berikut :
  1. Penetapan menjadi batal;
  2. Penetapan dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh instansi yang membuat penetapan;
  3. Penetapan, yang harus disahkan lebih dahulu oleh instansi atasan, tidak disahkan;
  4. Ada kemungkinan kekurangan dalam penetapan tidak mempunyai pengaruh mengenai sah berlakunya, malahan dengan perbaikan/penambahan kekuarangan, diperkuat sah berlakunya.
Yang dapat menyanggah sah berlakunya penetapan itu ialah :
  1. Yang terkena oleh penetapan itu sendiri (yustisiabel), umpamanya : penolakan suatu lamaran/permohonan konsesi.
  2. Instansi lain di luar instansi yang membuat penetapan atau instansi atasan/bawahan. Umpamanya : dalam hal mengambil kewenangan dari instansi/dinas lain.
  3. Instansi yang membuat penetapan sendiri dalam arti dapat mencabut kembali penetapan sebelumnya karena ada kesalahan.



Sumber :
Soemitro, Rachmat, 1987, Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung: Eresco.
Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Previous
Next Post »