[PDF] RANGKUMAN ADPU4130 Pengantar Ilmu Administrasi Publik atau Administrasi Negara Universitas Terbuka

Berikut kami berikan link download rangkuman buku Pengantar Ilmu Administrasi Publik, ADPU4130 Universitas Terbuka untuk Mahasiswa Baru semester 1. Rangkuman ini melingkupi pembahasan mengenai definisi administrasi publik, perkembangan ilmu administrasi publik, paradigma ilmu administrasi publik, organisasi birokrasi, akuntabilitas administrasi dan penyelenggaraan proses kebijakan serta kebijaksanaan publik.

sampul buku Pengantar Ilmu Administrasi Negara - UT | credit: www.bukalapak.com

MODUL 1: PENGENALAN ADMINISTRASI PUBLIK

Pada bagian Modul 1 dikemukakan pengertian administrasi negara. Kata Administrasi adalah sebuah istilah yang sifatnya umum dan mencakup semua bidang kehidupan manusia. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi

Sekalipun demikian, terdapat tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak, yakni proses, tata usaha dan pemerintahan/administrasi publik. 

Ada 3 pemikiran administrasi publik, yakni:
  1. terkait aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah khususnya lembaga eksekutif
  2. cakupan semua  bidang pemerintahan dan berkaitan dengan publik
  3. fungsi administrasi publik menjalankan perubahan sosial yang mendorong proses demokratisasi pemerintahan yang berpihak pada rakyat
Oleh sebab itu, ada 3 hal fundamental dari administrasi publik: (1) berkaitan dengan aktivitas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; (2) sebagai aktifitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan sumber-sumber daya manusia dan alam untuk mencapai tujuan kemasyarakatan; (3) berperan melakukan perubahan sosial dengan cara melakukan demokratisasi pemerintahan dari pusat sampai daerah. 

Dalam perkembangannya, administrasi publik di masa modern, dipandang sebagai administrasi “for public” dan bukan “of public” sebab jabatan publik diarahkan untuk memberikan hasil pekerjaan dan kinerjanya untuk kemakmuran dan melayani publik. Gagasan-gagasan agar administrasi publik efektif, efisien dan bersih, dikemukakan oleh gagasan-gagasan baru, antara lain: new public management, new public administration, reinventing government, decentralization, governance : new public service, sound governance, dan lainnya. 

MODUL 2: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK


Administrasi publik modern dimulai sejak adanya pemikiran dari beberapa ahli ilmu politik, dan ilmu sosial lainnya. Beberapa pemikiran ini mengalami beberapa fokus perubahan dan selalu berkembang. Ada yang biasa dikenal dengan istilah paradigma.

Berikut adalah perkembangan pemikiran administrasi publik modern.
  1. Paradigma I oleh Woodrow Wilson, yang memisahkan administrasi publik dari politik.
  2. Paradigma II yang dikembangkan pemikiran dari  Willoughby (tahun 1930-1950) tentang tidak mungkinkan memisahkan administrasi publik dari politik
  3. Lalu tahun 1956-1970 para ahli mengkoreksi pemikiran tersebut sebagai pemikiran administrasi publik sebagai ilmu administrasi yang melakukan studi teori organisasi dan ilmu manajemen (Paradigma III)
  4. Berikutnya pemikiran atau Paradigma IV yang mengoreksi pemikiran memandang administrasi sebagai pemikiran warga kelas dua dari keluarga ilmu politik
  5. Paradigma V atau Pemikiran (5) sekitar tahun 1970-an akhirnya menempatkan pemikiran administrasi sebagai administrasi publik
Peranan administrasi publik dalam sebuah masyarakat atau negara adalah sebagai 
  • stabilisator masyarakat
  • kunci masyarakat modern dalam pembangunan nasional
  • kunci masyarakt modern dalam perubahan sosial
Di era globalisasi saat ini, peranan administrasi publik  secara  politis adalah memelihara stabilitas negara dalam hal keutuhan wilayah dan keutuhan politik.
Sementara peranan administrasi publik secara ekonomi adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional dalam menghadapi dan mengatasi persaingan global. 

7 kekhususan administrasi publik yang dikemukakan Caiden menjadi ciri khusus administrasi publik selain adanya ciri kewenangan yang bersifat memaksa.

Ada 5 paradigma ilmu administrasi publik menurut Nicholas Henry:
  1. Dikotomi politik – administrasi (1900-1927);
  2. Prinsip-prinisp administrasi (1927-1937);
  3. Administrasi publik sebagai ilmu politik (1937-sekarang);
  4. Administrasi publik sebagai ilmu administrasi;
  5. Administrasi publik sebagai administrasi publik (1970- sekarang). 


MODUL 3: HUBUNGAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA DENGAN ILMU POLITIK, SOSIOLOGI, ANTROPOLOGI DAN PSIKOLOGI


Hubungan administrasi publik dengan ilmu-ilmu lainnya khususnya ilmu politik, sosiologi, antropologi dan psikologi. Hubungan antara administrasi publik dengan ilmu lainnya bersinggungan pada locus dan focus. Locus adalah tempat atau tempat administrasi publik berlangsung dan focus adalah apa yang dipelajari. Paradigma 1 dan 3 mementingkan locus, paradigma 2 dan 4 menekankan focus, paradigma 5 mementingkan locus dan focus. 

MODUL 4: ORGANISASI PUBLIK


Pada bagian ini diangkat tentang organisasi publik dan manajemen. Organisasi publik merupakan tampilan strukturalnya sedangkan tampilan fungsionalnya adalah manajemen. Administrasi publik dapat mencapai tujuan karena ada pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap organisasi dan performa fungsi-fungsi manajerialnya. 

MODUL 5: KARAKTERISTIK BIROKRASI DAN RED TAPE


Birokrasi sebagai salah bentuk organisasi, memiliki kelemahan dan kelebihan. Hal ini perlu dipelajari dan diantisipasi untuk memeperbaiki kinerja birokrasi pemerintah. Red tape bureaucracy sebagai penyakit birokrasi perlu diminimalisasi atau bahkan ditiadakan.

Ciri utama dari birokrasi atau karakterisitik birokrasi menurut Max Weber adalah terdiri dari prinsip yurisdiksi yang resmi, prinsip hirarki, tingkat otoritas, manajemen berdasarkan dokumen tertulis, spesialisasi pekerjaan, tuntutan terhadap kapasitas kerja yang penuh dan berlakunya aturan umum manajemen.

MODUL 6: FALSAFAH ADMINISTRASI, ETIKA ADMINISTRASI, PERILAKU ADMINISTRASI, DAN SPESIALISASI ADMINISTRASI


Ada bidang studi yang berkaitan dengan sumber daya dan perilaku, antara lain: falsafah administrasi, etika administrasi, perilaku administrasi, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perbekalan. Lainnya diklasifikasikan sebagai studi perbandingan dan pengembangan.

MODUL 7: ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI KEGIATAN PRAKTIS DAN KAJIAN ILMIAH


Teori administrasi publik akan menentukan sikap administrasi publik sebagai kegiatan praktis atau kajian ilmiah. Pemahaman akan teori administrasi membantu meemcahkan masalah-masalah dalam kegiatan kerjasama dan menjelaskan fenomena administrasi .


MODUL 8: KEBIJAKSANAAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI

ilustrasi pembuatan kebijakan publik | credit: www.freepik.com

DASAR-DASAR KEBIJAKSANAAN PUBLIK

Studi kebijaksanaan publik merupakan dimensi baru dalam administrasi negara, yang harus tumbuh dengan cepat.  Pada umumnya kebijaksanaan publik dimaksudkan sebagai apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Berikut adalah faktor-faktor yang mendekatkan jalinan hubungan antara kebijaksanaan publik dengan institusi pemerintah sebagai lembaga birokrasi:
  • Pemerintah yang memberikan legitimasi pada kebijaksanaan public
  • Kebijaksanaan publik mengandung aspek yang bersifat universal
  • Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pemaksaan kepada masyarakat.

Dasar pembentukan kebijaksanaan publik adalah kepentingan publik. Tetapi, tidak mudah untuk merumuskan apa dan manakah suatu kepentingan yang benar-benar bersifat publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan publik adalah kepentingan-kepentingan bersama yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak dalam sebuah negara. Atas dasar pandangan demikian, kebijaksanaan publik tidak hanya dibuat oleh pemerintah saja, tetapi dapat juga dibuat oleh organisasi-organisasi lain.

MODEL ANALISIS KEBIJAKSAAN PUBLIK MENURUT PARA AHLI


Menurut Thomas R. Dye, berikut ini adalah 6 model analisis yang dipergunakan untuk meneliti dan menimbang kebijaksanaan public yang diterapkan birokrasi pemerintah, yakni:
  1. Sistem
  2. Massa Elit
  3. Kelompok
  4. Rasional
  5. Inkremental
  6. Institusional
Sedangkan menurut Robert Presthus, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam analisis kebijaksanaan publik terdiri dari:
  1. Kebijaksanaan sebagai Proses Hasil
  2. Studi Kasus
  3. Strategi Inkremental Terpisah
  4. Kebijaksanaan sebagai, variabel Independen.

PERBEDAAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN


Dalam studi administrasi negara dikenal dua istilah yang saling tumpang tindih penggunaannya dan saling terkait yakni: pertanggungjawaban dan akuntabilitas administrasi. Sebenarnya penggunaan istilah pertanggungjawaban dan akuntabilitas administrasi dapat dibedakan. Akuntabilitas administrasi merujuk pada locus hierarkis (hubungan vertikal antar birokrat dalam organisasi publik) dan jaminan hukum yang pasti dari pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan istilah tanggung jawab memiliki makna hubungan personal atau perorangan, moralistic, dan bukan suatu kewajiban untuk dihubungkan dengan peranan, status jabatan, dan kekuasaan yang bersifat formal dalam sebuah organisasi. Artinya akuntabilitas menyangkut organisasi, secara formal. Sementara istilah tanggungjawab menyangkut sikap personal, dan nilai moral seseorang.

Akuntabilitas administrasi adalah hal yang mendasar dalam pemikiran dari negara demokratik modern dan dapat dijadikan sebagai suatu dasar moral bagi pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya sebagai wajah pelayanan pemerintah di mata publik.

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sistem administrasi berjalan secara bertanggungjawab, apakah justru malah sebaliknya. Pendekatan tersebut adalah (1) memusatkan perhatiannya pada keseluruhan sistem; sedangkan pendekatan yang kedua (2) berfokus pada pertanggungan jawab individual. Sarana yang dapat dipergunakan untuk menjamin administrasi yang bertanggung jawab adalah: sarana legal/institusional, moral dan politik.

PROSES KEBIJAKSAAN PUBLIK MENURUT PARA AHLI


Ada beberapa pendapat para ahli mengenai tahap-tahap dalam proses kebijaksanaan publik. Menurut Anderson, tahapan kebijaksanaan publik terdiri dari:
  • Formasi masalah
  • Formulasi kebijaksanaa
  • Adopsi kebijaksanaan
  • Implementasi kebijaksanaan
  • Evaluasi kebijaksanaan
Sementara menurut Jones proses kebijaksanaan publik terdiri dari:
  • Persepsi
  • Definisi
  • Agregasi
  • Organisasi
  • Evaluasi
  • Terminasi kebijaksanaan
Menurut Brewer tahap-tahap dalam proses kebijaksanaan publik adalah:
  • Estimasi
  • Seleksi
  • Implementasi
  • Evaluasi
  • Terminasi kebijaksanaan

Menurut Mc Nicholas proses-proses kebijaksanaan publik terdiri dari:
  • Tahap Formulasi
  • Tahap Implementasi
  • Tahap Organisasi
  • Tahap Interpretasi
  • Tahap Reformulasi

FORMULASI KEBIJAKSANAAN, FORMULASI KEBIJAKSANAAN, IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN, EVALUASI KEBIJAKSANAAN DAN TERMINASI KEBIJAKSANAAN


Dan kesimpulan dari modul ini, proses kebijaksanaan publik terdiri dari empat tahap berikut: formulasi kebijaksanaan, implementasi kebijaksanaan, evaluasi kebijaksanaan, dan terminasi kebijaksanaan.

Formulasi kebijaksanaan membahas mengenai cara-cara permasalahan publik beroleh perhatian dari pembuat kebijaksanaan, cara perumusan usul kebijaksanaan, dan cara memilih salah satu usul kebijaksanaan di antara alternatif-alternatif kebijaksaan yang ada. Formulasi kebijaksanaan sangat vital kedudukan dan hubungannya dengan konsep kepentingan publik.

Implementasi kebijaksanaan menunjuk pada pelaksanaan kebijaksanaan publik secara efektif. Kesulitan yang timbul dalam tahap ini adalah sukarnya menentukan hasil kebijaksanaan, karena adanya dampak yang tidak ter-antisipasi sebelumnya.

Evaluasi kebijaksanaan digunakan sebagai standard dan cara untuk mengukur efektifitas serta berbagai dampak kebijaksanaan yang telah dilaksanakan. Alat yang dapat dipergunakan sebagai acuan evaluasi antara lain performance budgeting, program budgeting dan PPBS. Untuk melaksanakan evaluasi, diperlukan suatu standar pengukuran yang baku, terarah dan terukur. Tetapi dalam kenyataannya indikator-indikator yang dipergunakan tidak sepenuhnya mampu menerangkan kualitas penampilan program.

Terminasi kebijaksanaan merujuk pada proses akhir penyelesaian satu kebijaksanaan. Hal ini timbul, jika tujuan kebijaksanaan sudah tiada. Ada pelbagai hambatan dalam melakukan terminasi kebijaksanaan. Adapun cara untuk mengatasi berbagai hambatan ini adalah diantaranya kebijaksanaan dalam memberikan rangsangan, dan melakukan identifikasi terhadap titik rawan yang mengalami terminasi.

PERSPEKTIF AKUNTABILITAS


Jabbra dan Dwidevi (1988) mengemukakan ada empat perspektif akuntabilitas, yaitu:
  • Akuntabilitas Organisasional/Administratif
    Yaitu pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hirarki yang jelas, contoh Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP
  • Akuntabilitas Legal
    Lebih merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif, bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik atau pembatalan peraturan oleh yudikatif
  • Akuntabilitas Politik
    Berkaitan dengan legitimasi program-program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan publik.
  • Akuntabilitas Moral
    Berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Akuntabilitas ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja dan tindakan berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

MODUL 9: PRAKTIK ADMINISTRASI PUBLIK PADA LEMBAGA PEMERINTAH


Sistem administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik dalam tingkatan administrasitif pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Demikian ikhtisar modul 2-9 untuk inisiasi ke 8 ini, dan untuk menguatkan pemahaman Saudara/I, silakan kaji dan baca kembali Modul 2-9. Selamat Belajar dan salam sukses,



Disarikan kembali oleh Florentina Ratih Wulandari dari Buku Materi Pokok ADPU4130 Pengantar Ilmu Administrasi Negara (ed.2), karangan Ali Mufiz, tahun 2015.

Previous
Next Post »