[KARYA TULIS] HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMBARUAN STRUKTUR, SUBSTANSI DAN KULTUR HUKUM DI INDONESIA

*Oleh Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. (Hakim Agung MA - RI) pada Bunga Rampai KY 2014 Problematika Hukum Peradilan di Indonesia

Sebelum memasuki uraian mengenai pembaruan struktur, substansi, dan kultur hukum Indonesia, saya memandang penting untuk menyampaikan prinsip dasar dari pembangunan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia | credit: www.id.wikipedia.org


Rumusan ini menjadi bagian dari konstitusionalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan, terutama dalam pembentukan hukum, termasuk melalui upaya pembaruan elemen sistem hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, struktur, substansi, dan kultur hukum dilihat sebagai berikut: struktur hukum dimaksudkan sebagai lembaga-lembaga bidang hukum mulai dari lembaga yang menjadi bagian dari pembentukan hukum seperti DPR dan pemerintah, serta lembaga penegakan hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir, termasuk di dalamnya lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Sedangkan aspek substansi terkait dengan norma-norma umum yang mengikat semua warga negara dalam bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan budaya hukum dimaknai sebagai keyakian dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini.

Eksistensi Pancasila dalam struktur dan sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu ciri negara modern dewasa ini yang senantiasa memerlukan suatu sistem pengaturan yang dijabarkan dalam suatu konstitusi. Isi dari konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara. Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara, dan pada gilirannya dapat terjadi civil war (konflik internal) atau perang sipil, atau dapat pula suatu revolusi.

Andrews (1968) berpendapat isi konsensus yang tertuang dalam konstitusi terdiri dari tiga elemen kesepakatan atau konsensus:
  1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government).
  2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government).
  3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedurprosedur ketatanegaraan (the form of institusions and procedures).

Kesepakatan pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama yang sangat menentukan keberadaan suatu negara, karena cita-cita bersama merupakan abstraksi dari kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah-tengah pluralisme atau kemajemukan. Cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) berfungsi sebagai philosofhiscegronslaag dan common platforms, di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Bagi bangsa Indonesia dasar filosofis yang dimaksud adalah dasar filsafat negara Pancasila. Lima prinsip dasar yang merupakan dasar filosofis negara tersebut adalah: Ketuhanan yang maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima prinsip dasar filsafat negara merupakan dasar filosofisideologis untuk mewujudkan cita-cita ideal dalam bernegara yaitu: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; Meningkatkan atau memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Prinsip-prinsip dasar tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga walaupun UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, namun pembukaan UUD 1945 tidak mengalami perubahan karena memuat fundamen negara. Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Batang Tubuh UUD ke dalam pasal-pasalnya.

Empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 adalah: Pokok pikiran I cerminan sila ke tiga, Pokok pikiran II cerminan sila ke lima, Pokok pikiran III cerminan sila ke empat, Pokok pikiran IV cerminan sila ke satu dan ke dua.

Penempatan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, karena Pancasila berkedudukan sebagai Dasar Negara.

Artinya, seluruh kehidupan bernegara dan bemasyarakat yang terkait dengan hal-hal pokok kenegaraan di samping penyelenggaraan negara, semuanya harus sesuai dan dapat diatur berdasarkan Pancasila. Bidang-bidang yang harus diatur berdasarkan Pancasila, di antaranya masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan, dan lain-lain, termasuk juga hubungan antara rakyat, kekuasaan serta penguasa. Demikian pula segenap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia harus sejiwa dan dijiwai oleh Pancasila. Isi maupun materinya tidak boleh menyimpang dari hakikat Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam perspektif pembangunan hukum, masing-masing sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang perlu diaktualisasikan dalam struktur hukum. Sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meskipun bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, melainkan adalah negara beragama.

Bukan negara agama karena tidak menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum positif. Bukan pula negara sekuler yang memisahkan urusan negara dan urusan agama. Sedangkan sebagai negara beragama dimaksud bahwa NKRI perlu hukum positif yang disepakati oleh seluruh bangsa, terutama dalam bentuk undangundang yang dihasilkan bersama oleh DPR dan Pemerintah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan telah menetapkan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara wajib melindungi segenap agama yang diakui keberadaaannya serta negara tidak dibenarkan mencampuri urusan akidah (keyakinan) agama apapun.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berarti menghargai manusia sebagai makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atau penegak hukum didasarkan atas norma-norma objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang dan otoriter. Beradab berarti berkebudayaan, bertata kesopanan, berkesusilaan/bermoral.

Persatuan Indonesia berarti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam yang bersifat kedaerahan menjadi satu kebulatan secara nasional.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kerakyatan berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran/rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggungjawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan artinya, suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segenap bidang kehidupan, baik materiil, maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia artinya setiap orang yang menjadi rakyat Indonesi, baik yang berdiam di wilayah RI sebagai warga NKRI, maupun WNI yang berada di luar negeri.

Nilai penting lain dalam Pancasila adalah sistem moral dan etika bangsa. Hukum memiliki kaitan atau bahkan sangat bergantung pada sistem moral dan etika bangsa.

Moral dan etika sangat berkaitan dengan nilai tatanan ataupun nilai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang menjadi ukuran menilai untuk berbuat dan bertingkah laku. Sikap dan perilaku dalam bidang politik, hukum jelas menggambarkan krisis moral dan etika berbangsa.

Nilai moral dan etika dalam arti sistem Pancasila adalah nilai-nilai yang bersumber kepada kehendak atau kemauan manusia untuk berbuat sesuatu, tetapi berlandaskan kepada unsur kemauan positif, di samping adanya unsur pembenar perbuatan yang bersumber kepada rasio atau akal manusia. Selain itu, dalam perbedaan dengan nilai-nilai yang lain, moral dan etika masih berkaitan dengan perasaan estetika, perasaan diri dan sosial, serta perasaaan religius dari budaya manusia yang memiliki tingkat maju dan tinggi.

Perasaan estetika atau keindahan mengingat keindahan juga melengkapi kehidupan manusia yang serba luas yang bisa diperoleh melalui rasa indah yang akan mendorong atas berhasilnya/baik buruknya penyelesaian tugas-tugas dalam lingkup kehidupannya.

Sehubungan dengan perasaan sosial, kehidupan manusia (Indonesia) selain sebagai makluk individu, juga sebagai makluk sosial dengan perasaan sosialnya, yang tidak terlepas dari lingkungan sosialnya.
Berdasarkan perasaan sosial manusia Indonesia, baik buruknya tingkah laku dan moral etikanya lebih banyak dipengaruhi dan ditentukan lingkungan sosialnya dari pribadinya. Ilustrasi praktik korupsi yang semakin semarak tentunya menggambarkan lunturnya sistem moral dan etika berbangsa. Demikian pula sikap yang menegasikan keberadaan kelompok lain merupakan salah satu bentuk krisis moral dan etika bangsa.

Moral dan etika Pancasila sebagaimana digambarkan di atas, sangatlah revelan bagi upaya penguatan struktur sistem hukum nasional. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aparatur, terutama praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang marak terjadi di lembaga-lembaga penegak hukum, legislatif, dan yudikatif. Praktik ini menggambarkan adanya pengurangan nilai-nilai moral dan etika beserta perasaan estetik, perasaan sosial dan religi di kalangan aparatur sistem hukum.Amandemen UUD 1945 telah memperkuat konstitusionalisasi nilai-nilai moral dan etika berbangsa dengan menambah berbagai nilai kehidupan seperti memperkuat perlindungan terhadap kehidupan keagamaan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, serta menghargai pluralisme dengan tidak mentolerir tindakan diskriminasi ras, etnis, dan suku.

Previous
Next Post »