Hubungan Administrasi Negara Dengan Politik


Administrasi Negara Dengan Politik

Menurut Gerald Caiden (1998) Administrasi Negara adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan kebutuhan publik. Merujuk pada definisi Ilmu Administrasi Negara oleh Woodrow Wilson, maka administrasi dapat dikhususkan dalam ruang lingkup bagaimana kumpulan orang secara kolektif memecahkan masalah publik demi tujuan bersama.

Ditambahkan oleh Nigro and Nigro (1984), administrasi negara dapat dilihat sebagai apa yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dengan sarana birokrasi dalam menangani public affairs. Karena berurusan dengan birokrasi dan tata usaha negara, maka administrasi negara tidak luput dari campur tangan perpolitikan.

credit: Tempo.co

Politik adalah studi dan kegiatan pembagian kekuasaan serta sumber daya dalam suatu negara. Bisa dikatakan, politik adalah seni dalam memberikan perintah atas tujuan dengan motif-motif tertentu. Administrasi negara teramat dekat dengan politik sebab ini menyangkut bagaimana negara diatur dan dikelola oleh administrator. Tepatnya administrasi negara lebih dekat dengan kekuasaan eksekutif walau berkaitan pula dengan legislatif dan yudikatif.

Karena dekat dengan kekuasaan eksekutif, maka administrasi negara lebih banyak dipengaruhi oleh siapa yang memimpin, siapa yang mengelola negara, dan siapa yang bertanggungjawab atas pengelolaan negara demi tujuan yang termaktub dalam Preambule UUD 1945. Herbert Simon mengatakan bahwa sejatinya semua proses kepemerintahan dan administrasi negara adalah sebuah decision-making atau pembuatan keputusan.

Kekuasaan eksekutif dapat mengatur sistem birokrasi negara dengan mengeluarkan Kepres, UU, Perpu dan Perda yang tentunya sesuai dengan proses-proses seperti yang dijelaskan oleh UUD 1945, yakni dengan persetujuan lembaga legislatif yang nantinya akan diuji oleh lembaga yudikatif.

Sebagai negara demokrasi, pucuk pimpinan eksekutif tingkat nasional (presiden) dan regional selalu berganti seiring pesta demokrasi yang berlaku. Bisa jadi, setiap pimpinan eksekutif mengeluarkan peraturan baru yang menyangkut birokrasi dan pengelolaan negara yang berbeda dengan pimpinan eksekutif sebelumnya. Dikarenakan tugas dan kewenangan inilah para elite politik berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin negara, apapun motif yang mendasarinya. Dan disini politik bermain.

Intinya pengelolaan administrasi negara melalui birokrasi dapat dipengaruhi oleh lembaga eksekutif. Pengadministrasian negara bergantung pada siapa yang mengeluarkan aturan dan penerapan aturan tersebut di kemudian hari. Ini sebabnya administrasi negara tidak dapat lepas dari campur tangan politik.


Pengaruh Politik dalam Administrasi Negara di Indonesia

Woodrow Wilson dalam tulisannya, The Study of Administration, mengemukakan teori bahwasannya politik dan administrasi pada dasarnya dua hal yang berbeda dan harus diperlakukan dengan cara yang berbeda pula. Ini dikenal dengan konsep dikotomi politik. Namun, kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia.

credit: http://online.fliphtml5.com/qazj/tdey/#p=2

Menurut Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si, di Indonesia ini ilmu administrasi negara belum terdefinisi secara jelas baik oleh akademisi maupun pemerintah sebagai pelaksananya. Ini dikarenakan campur tangan politik yang runyam dan pengaruh budaya feudal.

Di Amerika Serikat, dikenal istilah “when politics end, administration begin”. Rupanya hal ini tidak berlaku di Indonesia. Di Indonesia pengaruh tokoh politik atau pimpinan partai politik masih berpengaruh terhadap birokrasi walau perhelatan politik telah usai.

Ini dapat tercermin dari dinasti politik yang berakar pada budaya feudal kerajaan-kerajaan di Jawa di masa lalu. Sangatlah lazim ditemukan di Indonesia jika satu keluarga memimpin suatu wilayah secara bergantian mulai dari pihak suami, dilanjutkan oleh sang istri lantas kemudian kerabat atau anak-anaknya. Semua berkelindan demi kepentingan politik dan motif-motif yang disembunyikan. Yang pada akhirnya juga menyuburkan praktik KKN di negeri ini dikarenakan sistem birokrasi masa kini yang bobrok merupakan warisan daripada pemimpin sebelumnya yang masih keluarga atau masih satu kepentingan dengan motif pribadi, bukan motif kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Stagnasi pembangunan merupakan hal yang terjadi di negeri ini jika suatu partai politik atau dinasti politik memimpin untuk melanggengkan sistem birokrasi yang dianut oleh parpol atau keluarga tersebut. Pemerataan ekonomi juga hal yang mustahil dicapai jika sistem birokrasi berpusat pada suatu daerah pemimpin tersebut berasal. Ini buruk bagi pertahanan nasional.

Sudah jelas kiranya bahwa tujuan dari administrasi negara tidak lain untuk menciptakan pelayanan yang prima (good governance) bagi masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Yehezekel Dror melalui tulisannya tentang ‘Strategies for Administrative Reforms’ yang merumuskan ‘by administrative reforms I mean directed change of main features of an administrative system’, maka budaya KKN dari sistem perpolitikan yang feudal harus diakhiri dengan melakukan reformasi di bidang politik dan administrasi negara ke arah yang lebih transparan dan menjunjung tinggi integritas.



Sumber:
https://www.quora.com/What-is-the-relation-between-politics-and-public-administration#
http://lan.go.id/en/lan-news/ilmu-administrasi-publik-di-indonesia-mencari-identitas
Banga, Wempy.2018. Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.





Previous
Next Post »