Analisis Penyebab Kebobrokan Birokrasi di Indonesia

World Bank Blogs, "What type of bureaucrat are you?"

T : "Salah satu kebobrokan birokrasi di Indonesia adalah secara organisasi birokrasi di Indonesia terlalu gemuk. Jelaskan serta berikan contoh nyata!"

Salah satu masalah besar pembangunan negeri ini adalah birokrasi yang terlampau gemuk. Yang dimaksud kegemukan organisasi adalah adanya lembaga/ tenaga yang jumlahnya terlalu banyak, dan adanya organisasi yang tidak terlalu penting.

Birokrasi pemerintah membentuk struktur organisasi selalu mempertimbangkan masalah non teknis dan politik bukan pertimbangan efisiensi dan efektifitas. Politik mobilisasi dalam birokrasi masih mewarnai dunia birokrasi sehingga banyak ASN yang diangkat bukan berdasarkan pertimbangan kebututuhan

Terlebih pembentukan struktur organisasi pemerintah lebih kepada project bagi-bagi kekuasaan akibatnya organisasi pemerintah banyak memiliki fungsi yang tumpang tindih satu lembaga dengan lembaga lain. Sehingga organisasi tidak mencapai efisiensi, efektifitas dan pemborosan anggaran.

Sehingga mengakibatkan para birokrat merasa asing dalam organisasi, dapat menimbulkan kurangnya semangat,  rasa berkelompok, dan keterlibatan. Dengan demikian membawa dampak dalam bentuk konflik dan jarak antara pegawai dan manajernya.

Dampak lainnya yaitu:

  1. Menimbulkan perselisihan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, sehingga mereka cenderung bekerja saling bertentangan satu sama lain. dan mengakibatkan mereka tidak memiliki etika yang kuat untuk mendorong kepribadian yang membantu pikiran-pikiran yang kreatif.
  2. Berkembangnya rasa keputusan,  kegagalan,  tipudaya, gampang menyerah yang disebabkan pelakunya tidak termotivasi menghadapi suatu hambatan yang nyata dan tegas kelihatannya.
  3. Tanpa adanya kepemimpinan yang efektif maka kurang mampu melaksanakan motivasi untuk melakukan perubahan perubahan keadaan ini dapat menimbulkan hilangnya rasa percaya diri seseorang karena terlalu banyaknya saingan kerja.

Jarang sekali terjadi upaya perubahan struktur organisasi untuk menyederhanakan struktur sesuai dengan kebutuhan nyata. Selain itu, terdapat kecenderungan terjadinya pembentukan lembaga nonstruktural yang tugasnya berhimpitan atau beririsan dengan instansi fungsional.

Baca juga: Kelemahan dan Masalah-Masalah dalam Sistem Birokrasi di Indonesia dan Pada Umumnya


Kesimpulan akhirnya bahwa kondisi birokrasi di Indonesia belum berlandaskan profesionalisme sebagai pelayan masyarakat.

Contoh konkrit di lapangan:

  • Menurut kepala lembaga Administrasi Negara Agus Dwiyanto ada 17 instansi pengurus kemiskinan sehingga pertanggung jawabannya tidak jelas. Ia juga menyatakan pada tahun 2012 jumlah pejabat struktural di kementrian mencapai 19.478 jabatan sedangkan jumlah jabatan struktural di lembaga pemerintah non kementrian (LPNK) ada 5.020 jabatan. (www.antaranews.com)

    Koordinator Fitra, Ucok Sky Khadafi, menyebut banyak lembaga non struktural yang tidak penting untuk ada, semisal UKP4 yang bertugas sebagai pengawas, dinilai tidak efektif karena pemerintah sudah memiliki badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu juga terdapat Dewan Pertimbangan Presiden yang seharusnya presiden bisa menggunakan Sekretariat Negara (Setneg).
  • Seringkali terjadi kesalahan data identitas diri di KTP, KK, BPJS dan berbagai kartu identitas lainnya yang diberikan pemerintah. Mengapa pemerintah tidak memiliki satu database data penduduk saja? Sehingga kesalahan identitas bisa dihindari. Banyak kasus di masyarakat yang sering timbul dikarenakan ketidaksesuaian data satu dengan data lainnya, padahal pemilik data adalah pribadi yang sama. Seringkali orang awam ditolak untuk diberi pelayanan karena datanya tidak sama serta 'dilempar' kesana kemari untuk memastikan (verifikasi) data pribadinya adalah benar-benar miliknya. Sehingga memperlambat orang tersebut untuk beroleh pelayanan.

    Solusinya, satu identitas harus bisa digunakan untuk semua lembaga pemerintah. Sistem yang terintegrasi. Satu database. Ini juga untuk memperkecil ruang gerak tindak kriminal dan efisiensi kerja.

T : "Bagaimana keadaan birokrasi pemerintahan Indonesia saat ini apakah sudah sesuai dengan harapan?"

Apabila dibandingkan dengan teori birokrasi ideal Weber maka keadan birokrasi di Indonesia dapat dikatakan masih jauh belum ideal. Indonesia hanya baru bisa menerapkan kulit dari birokrasi modern namun belum sampai ke tata nilainya. Max Weber pernah mengungkapkan tentang dominasi birokrasi patrimonial individu-individu dan golongan yang berkuasa mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan ekonomi politik mereka. Hal ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada birokrasi di Indonesia dimana dalam realitanya, yang menggejala di Indonesia saat ini adalah praktek buruk yang menyimpang dari teori idealismenya Weber. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukkan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya di birokrasi untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efisien dan bertele-tele.

Beberapa hal yang berlawanan dengan kerakteristik ideal birokrasi Weber di Indonesia:
  • Derajat spesialisasi yang masih rendah, di Indonesia pada umumnya spesialisasi yang diberikan masih terlalu luas sehingga wewenang akan pekerjaan yang diberikan kepada pegawai tampak kabur dan tidak jelas.
  • Wewenang dan batas tanggung jawab yang tidak jelas, para pimpinan birokrasi biasanya akan melebihi wewenang mereka, tetapi  jika terjadi kesalahan pada birokrasi maka para pejabat akan mengklaim bahwa itu bukan tanggung jawab mereka. Meskipun struktur birokrasi pada pemerintah Indonesia sudah hirarkis, dalam praktek perincian wewenang menurut jenjang sangat sulit dilaksanankan. Dalam kenyataanya, segala keputusan sangat bergantung pada pimpinan tertinggi dalam birokrasi.
  • Hubungan anggota tidak berdasarkan fungsi, hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola hubungan pribadi. Dan akibatnya fungsi anggota dalam birokrasi tampak diabaikan.
  • Cara pengangkatan pegawai didasarkah pada hubungan pribadi, para pimpinan birokrasi sangat sering menggunakan wewenangnya untuk bertindak sesuai kepentingan pribadi. Mereka tidak akan canggung untuk mengangkat anggota dari keluarganya sendiri untuk bekerja di kantor dinasnya. Padahal seharusnya anggota diangkat berdasarkan profesionalisme dan kecakapan teknis melewati prosedur yang kompetitif.
  • Mengutamakan urusan pribadi daripada urusan dinas, sebagai contoh kecil adalah anggota sebenarnya bekerja hanya karena motif pribadi yaitu untuk mendapatkan gaji agar bisa memenuhi kebutuhan pokok, sebenarnya ini adalah hal yang wajar akan tetapi tidak boleh terlalu diutamakan dan ditonjolkan karena dapat menyebabkan anggota melupakan fungsi utama dalam birokrasi. Bahkan anggota tidak akan segan melakukan korupsi hanya karena urusan pribadi.
Pada dasarnya masih banyak yang perlu diperbaiki pada birokrasi Indonesia, apalagi Indonesia adalah negara yang luas maka sangat diperlukan birokrasi pemerintah yang dapat memperhatikan masyarakatnya sendiri. Selain itu perlu adanya kepercayaan rakyat akan kinerja birokrasi bahwa para birokrat dapat memberikan yang terbaik bagi negara dan rakyat.



Previous
Next Post »